Kontroversi  tentang Fatwa “Rokok Haram” di Indonesia

Kontroversi tentang Fatwa “Rokok Haram” di Indonesia

Rokok kembali jadi kontroversi belakangan ini, karena belum lama ini kalangan ulama muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram rokok. Namun munculnya fatwa haram rokok itu tak seheboh kasus century walaupun sempat diwarnai demo beberapa saat lalu di jakarta oleh kalangan petani tembakau, menolak fatwa haram tersebut. Jika kita lihat selama ini kalangan ulama memang gencar mengharamkan rokok, sebelum Muhammadiyah MUI pun juga sempat mengeluarkan fatwa yang serupa, karena kesadaran akan bahaya rokok, bahkan pemerintah pun juga tak ketinggalan merespon hal tersebut dengan membuat ruang khusus merokok namun masih sebatas di instansi publik.
Memang ada segi positif dan negatif terkait hal ini, segi positifnya masyarakat yang tidak merokok atau yang tergolong perokok pasif paling tidak selamat dari bahaya rokok, karena ada yang mengatakan perokok pasif mendapatkan dampak negatif yang lebih banyak dari pada perokok aktif. Segi negatifnya jika fatwa ini benar-benar diterapkan di Indonesia, dengan aturan perundang-undangan dari pemerintah, maka akan berimbas dengan membludaknya angka pengangguran karena otomatis para petani tembakau akan kehilangan pekerjaan mereka, dan nampaknya kalangan ulama belum melihat hal yang satu ini.
 Pemerintah pun nampaknya juga berfikir ulang seribu kali untuk benar-benar melarang peredaran rokok di Indonesia, karena ada yang mengatakan rokok menyumbang devisa yang cukup besar untuk negara ini. Rokok dilarang namun cukainya yang mencapai sekitar 22, 3 triliun untuk tahun ini malah diperhitungkan atau barangkali diharapkan mencapai 26 triliun bagi yang berkepentingan di tahun mendatang.
Ia dilarang dan mengganggu kesehatan, namun di sisi lain pemerintah pun sepertinya masih mengharapkan dana cukai yang cukup besar dan instan dari hasil cukai rokok ini. Komisi VII DPR mengharapkan agar cukai rokok dapat dimanfaatkan untuk mendanai kampanye Indonesia sehat. Jadi, diharapkan 50% dari cukai rokok itu dialokasikan untuk kesehatan. Dengan demikian kompensasi yang proposional atas biaya kesehatan yang dibebankannya dapat dilakukan secara berkeadilan dan hal ini dapat dibicarakan lebih lanjut. Dari hasil kesimpulan Raker Kesra komisi VII DPR dengan Menkes dr. Achmad Sujudi, MHA. Menurut Sujudi, biaya kesehatan dan cukai rokok itu suatu alternatif yang dipikirkan. Karena rokok sesuatu yang buruk, karena itu seharusnya cukai diberikan pada kesehatan, walau tidak semua. Menurutnya ini baru wacana. Namun ia berharap nanti bisa menjadi peraturan yang tetap. Karena jatahnya hanya 5%, namun diharapkan nanti bisa menjadi 50% dana cukai rokok yang dialihkan untuk kesehatan. Menaggapi fatwa “Rokok Haram” ini terdapat banyak pendapat yang tidak setuju dengan fatwa tersebut karena hal Ini akan lebih banyak menimbulkan dampak negatif bagi bangsa ini.
Menanggapi hal ini MUI NTB minta agar masalah fatwa haram merokok dipertimbangkan kembali dan ditinjau ulang sebab menyangkut sosial ekonomi masyarakat di Lombok yang merupakan penghasil terbesar tembakau Virginia di Indonesia. Tidak hanya petani pemilik lahan tetapi juga 140 ribu buruh tani penanam tembakau sehingga memiliki kontribusi mengurangi pengangguran. Menurut Gus Dur, fatwa haram merokok akan menciptakan banyak pengangguran.
Gus Dur menjelaskan, larangan haram yang digunakan sebagai dasar MUI untuk mengeluarkan fatwa dianggap tidak sesuai. “Karena MUI tidak melihat secara luas. Merokok itu tidak haram, melainkan sunah !!” ujarnya. Sebelumnya, pendapat senada diungkapkan Ketua PBNU KH Said Aqil Siroj. Menurutnya, hukum haram merokok justru akan lebih banyak dampak buruknya. Ia menjelaskan, tidak ada satupun ulama di dunia, termasuk ulama Syiah, yang memfatwakan rokok dengan hukum haram.
Hanya para ulama Wahabi yang memberikan hukum terhadap hal itu. Dampak buruk lainnya jika rokok diharamkan adalah dari sisi ekonomi. Fatwa tersebut jelas akan membunuh para buruh pabrik rokok, juga para petani tembakau, yang kebanyakan mereka juga kalangan nahdliyin (warga NU). Kang Said menduga, MUI tampak tak memperhatikan sisi tersebut yaitu dampak yang begitu besar itu kayaknya tidak dipikirkan oleh MUI. Komunitas pondok pesantren tidak pula ketinggalan menanggapi fatwa haram merokok. Kalangan ponpes besar di Jawa Timur menolak MUI yang mengeluarkan fatwa mengenai larangan merokok. KH. Sholahuddin Wahid mengatakan “Saya yakin akan lebih banyak menimbulkan mudarat (dampak negatif) daripada manfaatnya kalau masalah merokok itu disikapi MUI dengan mengeluarkan fatwa”. Dampak negatif tersebut menurut dia di antaranya adalah terganggunya kebutuhan ekonomi masyarakat, bisa dibayangkan, berapa ratus ribu orang akan kehilangan pekerjaan. Belum lagi pada lapisan masyarakat lainnya, seperti pedagang rokok dan petani tembakau yang akan kena dampaknya. Oleh sebab itu, dia menyarankan MUI agar dalam menyikapi masalah rokok yang sudah meracuni anak-anak dan remaja itu melalui pesan yang bijak. “Akan sangat bagus, kalau disampaikan dalam bentuk imbauan melalui media massa. MUI bisa bekerja sama dengan praktisi periklanan, bagaimana pesan tersebut bisa efektif diterima masyarakat”. Senada dengan pendapat di atas, KH Miftachul Akhyar mengatakan bahwa tidak ada satupun dalil Al-Quran maupun Hadits yang mengharamkan rokok bahkan dari empat madzab yang ada juga tidak ada yang menyatakan haramnya merokok. Beliau menambahkan sesuatu yang tidak diatur dalam AlQuran, Haditz maupun belum ada ijma maupun kiasnya (pendapat ulama) maka barang itu memiliki hukum Aslu fil asyak yang artinya barang yang belum ada hukumnya berarti mubah. Jadi siapapun itu berhak untuk merokok atau tidak merokok. Menurut KH Miftachul Akhyar dalil ushul fiqh yang berbunyi aslu fil asyak sendiri setidaknya mengandung konsekuensi bisa makruh, halal maupun haram. Ada yang ketagihan rokok, kalau tidak merokok dia malah tidak konsentrasi dan tidak bisa kerja. Untuk orang ini berarti merokok malah diharuskan.

















Advertisement

Baca juga:

Blogger
Disqus
Pilih Sistem Komentar

No comments